Archive for July 2011

Dompet Dhuafa Serukan Lembaga Kemanusiaan Seluruh Dunia Bantu Somalia

Jakarta, Memasuki Ramadhan ini Somalia yang dilanda kekeringan panjang akibat perubahan iklim telah memasuki tahap kritisnya. Ribuan Orang mengungsi dari Somalia dan puluhan orang meninggal dunia setiap harinya. Banyak berita merilis bencana di Somalia ini. PBB juga telah memberikan banyak data tentang bencana kelaparan yang terbesdar sepanjang tahun ini. OKI dan sejumlah negara Islam telah memulai memberikan bantuan ke Somalia.

Dompet Dhuafa mengimbau seluruh lembaga kemanusiaan di seluruh dunia untuk membantu korban kelaparan di Somalia. Hal ini disampaikan oleh Moh. Arifin Purwakananta, Direktur Komunikasi dan Pengalangan Sumberdaya Dompet Dhuafa. Arifin mengajak semua lembaga kemanusiaan menaruh perhatian kepada masalah besar ini. Untuk itu lembaga kemanusiaan dapat berinisiatif memberikan bantuan ke Somalia baik dengan dilakukan oleh lembaga kemanusiaan melalui jalur jalur yang dimiliki maupun berkolaborasi bersama lembaga dunia maupun PBB. Dompet Dhuafa serentak akan menyerukan ini melalui kegiatannya di bebagai negara seperti Indonesia, Hongkong, Australia, Jepang dan Korea untuk dapat menghimpun dana bantuan bagi rakyat Somalia yang dilanda kelaparan.

Dompet Dhuafa saat ini melakukan kolaborasi dengan berbagai donor dan perusahaan untuk program bantuan kelaparan Somalia ini. Bantuan masyarakat untuk Somalia dapat disampaikan melalui rekening Dompet Dhuafa. Untuk Informasi dapat menghubungi telepon 021 7416050.

DD Corpora, Tumbuh Menebar Manfaat

JAKARTA—Melihat iklim persaingan bisnis di Indonesia, di mana pemain besar atau asing mendominasi di semua sektor, membuat ruang gerak bagi pengusaha kecil makin sempit. Seiring berkembangnya zaman, persaingan dalam dunia bisnis, khususnya di Indonesia juga semakin pesat. Saat ini setiap bidang apa pun, jenis bisnis mempunyai peluang yang menjanjikan.

Melihat fenomena tersebut, Dompet Dhuafa tergerak dan mempunyai inisiatif untuk membuat sebuah perusahaan dalam bentuk Corpora.

Selain itu, karena makin berkembang dan berkelanjutan kerjasama dengan kalangan perusahaan, hal itu juga memberikan inspirasi bagi Dompet Dhuafa untuk mewujudkan wadah pelayanan dan kerjasama yang lebih profesional, yang dapat memisahkan sifat dan tujuan dana yang terkumpul secara lebih transfaran dan akuntabil, melalui badan usaha formal yang saat ini telah dikukuhkan, yakni PT. Daya Dinamika Corpora, yang disingkat DD Corpora.

Sejak 2005, DD Corpora telah mulai bersinergi dengan sejumlah perusahaan, baik perusahaan skala nasional atau internasional. Muncullah ide bisnis sosial atau bisnis yang memiliki dimensi pembangunan sosial dan ikut serta menciptakan klaster-klaster usaha bagi masyarakat terus bergulir di segala lini usaha baik hulu maupun hilir.

Pertumbuhan bisnis DD Corpora semakin menguat dan menggembirakan. Hal ini dapat terlihat dari semakin bertambahnya unit-unit bisnis sosial DD Corpora, baik dalam sektor jasa maupun produksi.

Penguatan pertumbuhan bahkan telah mampu menempatkan DD Corpora sebagai fasilitator bagi terwujudnya segitiga emas sinergi: mitra korporasi, pemerintah, dan masyarakat. Bagi mitra korporasi, DD Corpora adalah partner terbaik mereka dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat di lingkungan mereka berada sehingga keberadaannya diakui oleh masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan.

Bagi pemerintah, DD Corpora adalah partner terbaik dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah kemandirian masyarakat sehingga mereka tumbuh sebagai masyarakat yang berkarakter dan tangguh. Bagi masyarakat, tentu DD Corpora adalah fasilitator mereka dalam upaya menemukan solusi atas masalah-masalah keseharian mereka sehingga mereka tumbuh menjadi masyarakat mandiri dan tidak bergantung.

Bagi masyarakat, tentu DD Corpora adalah fasilitator mereka dalam upaya menemukan solusi atas masalah-masalah keseharian mereka sehingga mereka tumbuh menjadi masyarakat mandiri dan tidak bergantung kepada siapa pun.

Rabu malam, 27 Juli 2011, Dompet Dhuafa meluncurkan secara resmi PT Daya Dinamika Corpora (DD Corpora). Acara ini diadakan di Financial Club, Graha CIMB Niaga 2nd Floor, Jl Jend Sudirman Kav. 58-Jakarta.[]

“Kongres Kemandirian Indonesia 2011” Lahirkan Petisi 100 Tokoh Indonesia

JAKARTA—Tahun ini Indonesia merayakan hari kemerdekaanya yang ke-66 tahun, namun apa yang dicapai oleh bangsa ini masih jauh dari harapan, terutama dalam hal kemandirian. Dalam berbagai aspek, bangsa ini masih sangat tergantung kepada negara lain, tidak salah jika kita merasa Indonesia mengalami krisis kemandirian. Apakah ini yang disebut merdeka?

Sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, memaknai kemerdekaan bisa diwujudkan dengan sudut pandang yang berbeda. Seperti, menyuarakan kembali anti kemiskinan, anti korupsi, kemandirian dan menggalakan kembali sisi kerelawanan yang kini sudah mulai terkikis hilang di masyarakat kita.

Tengok saja utang Indonesia hingga Juni 2011 ini yang mencapai Rp47,05 triliun. Dengan melihat angka tersebut, negara yang berpenduduk 238,4 juta jiwa ini masih membutuhkan bantuan dari negara barat. Kenyataan ini membuat kita miris, mengingat sumber daya alam negara kita melimpah ruah.

Sudah saatnya Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam segala hal, jangan mau diperbudak dan disetir oleh bangsa asing. Mandiri dalam masalah politik, ekonomi dan budaya sudah sepatutnya diterapkan oleh masyarakat kita.

Dalam sistem berpolitik, bangsa kita harus belajar sendiri tanpa terpengaruh dari negara asing, begitu juga soal biaya yang seharusnya menjadi tanggungan kita, tanpa harus mengiba bantuan dari negara lain. Demikian halnya perekonomian, sudah sejak lama masyarakat kita dikendalikan oleh sistem ekonomi kapitalis, yang sudah jelas menyulitkan kaum tidak mampu. Solusi untuk masalah itu, Indonesia wajib keluar dari sistem tersebut beralih segera menjadi memberdayakan dan mempopulerkan ekonomi usaha rakyat.

Sedangkan, mandiri dalam kebudayaan, kita tunjukkan dengan cara memelihara nila-nilai budaya bangsa yang luhur, tanpa sedikit atau banyak mengadopsi budaya barat. Dengan  mempertahankan budaya bangsa, berarti secara tidak langsung kita memperkuat karakter identitas negara.

Kemandirian sendiri mempunyai makna yang multitafsir, sedangkan menurut wartawan senior, Parni Hadi yang akan menyampaikan Orasi Kebangsaan Dlm acara ini kemandirian dibagi menjadi tiga. “Ada tiga kata bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang sering diterjemahkan dan dimaknai hampir sama,yakni kebebasan (freedom), kemerdekaan (interdependence) dan kemandirian (self reliance). Pejuang Kemerdekaan sering diterjemahan freedom fighter dan independent (ajektif, kata sifat) diterjemahkan mandiri, tidak dipengaruhi siapa pun, seperti dalam “tim independen”. Sementara itu, menurut saya, self-reliance lebih pas diterjemahkan mandiri pribadi”, ucap Parni.

Menurut Prof. Komaruddin Hidayat yang didaulat sebagai Host dalam acara Kongres Kemandirian nanti, “Indonesia perlu segera menggulirkan Gerakan Kemandirian yang bersandar pada tiga pilar.yaitu mandiri di Bidang Politik dengan berpihaknya kebijakan kebijakan yang dibuat negara pada rakyat (pro poor policy), mandiri di bidang ekonomi dengan penerapan ekonomi berkeadilan, mandiri di bidang budaya dengan menguatkan karakter dan nilai nilai luhur bangsa”

Berkenaan dengan itu, Dompet Dhuafa bekerjasama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggagas “Kongres Kemandirian Indonesia 2011”. Acara akan diselenggarakan Senin 25 Juli 2011, Pukul 12-17.00 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Puri Ratna 2nd floor,Jl. Jend. Sudirman Kav 86, Jakarta . Dipandu oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, serta dihadiri  oleh sekitar 100 tokoh yang mempunyai latar belakang berbeda, seperti, cendikiawan, budayawan, politisi praktisi,ekonom dan akademisi.

Di akhir acara, kongres ini akan melahirkan Petisi 100 Tokoh untuk kemandirian Indonesia.[]

Healthcare and Poverty: The Role of Waqf and Zakat in Public Health Service

From the Experience of Dompet Dhuafa

I. Poverty in Indonesia

The most pressing political-economic issue facing Indonesia is poverty reduction. Poverty in Indonesia, measured in income terms, affect 12.49 % or 30,2 millions of Indonesia’s total population (2011) [1]. The number of poor inhabitants (people with monthly expenditure per capita below the poverty threshold) in Indonesia has reached 30.02 million people (12.49%) by March 2011. It is 1 million people (0.84%) lower than last March 2010 number of 31.02 million people (13.33%).

Following the tsunami in late December 2004, there occurred earthquakes, mudflows, rice crises, the spike in international oil price rises and a host of residual social and ethnic conflicts throughout the archipelago arising from the crises of 7-8 years before. In addition, other natural and man-made disasters severely diverted the government’s resources to effectively alleviate poverty at the scope and speed that was originally targeted in late October 2004.

The World Bank’s Jakarta Office, in its outstanding report [2]Making the New Indonesia Work for The Poor” makes a clear case for the urgency that in addition to income-poverty, Indonesia still faces a long and difficult journey in pursuing programs to drastically reduce non-income poverty: malnutrition among a quarter of all children below the age of five; high maternal mortality rates (307 deaths in 100.00 births); education outcomes remain weak (among 16-18 year olds from the poorest quintile, only 55 percent completed junior high school (Sekolah Menengah Pertama, SMP); access to safe and clean water is slow (43 percent in rural areas, 78 percent in urban areas for the lowest quintile).

I. Health and Poverty

The impact of poverty on health is a key focus of public health. Studies have firmly established that those with low incomes have lower health status than those with higher incomes. The relationship between poverty and health is complex. Many factors play into this link, including poor environmental conditions, low education levels and awareness of needed medical care, financial barriers in accessing health services, and a lack of resources necessary to maintain good health status. People in poverty live on very stretched incomes and have difficulty meeting day-to-day costs of living, leaving little room in their limited budget for anything beyond the essentials of food and shelter. Low-income Indonesians are more likely to live in older homes, which—particularly in the inner city—may expose them to lead paint, which causes developmental problems in children. People in poverty may have limited budgets for food and may only be able to afford inexpensive foods, which tend to be processed, and lacking important nutrients. And low-income Indonesians may not be able to access preventive, acute, or long-term medical care when they need it.

Lack of access to medical care and insurance to help cover the costs of health care compromises the ability of many low-income individuals to maintain their health. Conditions of everyday life for the poor, such as exposure to hazardous environmental and occupational conditions (e.g., neighbourhood violence or pollution) or employment in dangerous, stressful jobs that offer few fringe benefits, also influence their health care. Other “third factor” explanations look to the adverse health effects of unemployment (such as depression) or the connection between educational attainment and positive health behaviour to understand why income is related to health status. In recent years, a growing body of research has looked to psychosocial factors to explain that it is not always income per se that affects health, but rather the social stratification or level of income inequality in society in general that affects health status.


II. The Role of State and National Social Security Bill

Currently, the DPR (House of Representatives of the Republic of Indonesia) is discussing the Draft Law of Social Security Administrator Board (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS) as the supplement to the previous Law, namely the Law of National Social Security System (SJSN). This Law was produced/yielded/formed on account of the amendment of the 1945 Constitution article 28H paragraph 3 regarding the Social Security Right, article 34 paragraph 2 on the State Development of Social Security for All Indonesian People. Subsequently, a decree of the People’s Consultative Assembly (TAP MPR) number X/2001 was stipulated where it assigned the President of the Republic of Indonesia to form the National Social Security System. The President then took it to the next step which was marked by the stipulation of the Presidential Decree 20-02 on the Formation of SJSN Team.

Nearly 100 percent European countries provide social security to their people if we make comparison with other countries on the provision of citizens’ social security. Only Netherlands and Germany that slightly mix their social security system with commercial insurance, while the U.S. government guarantees 25 percent of its population, but about 40 percent are covered by commercial insurance. Meanwhile, Indonesia only guarantees around 45 percent of its inhabitants through Askes (Asuransi Kesehatan, Health Insurance), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat, Community Health Assurance), Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Labour Social Security), ASABRI and the rest are not assured. It is in contrast to the Philippines that guarantees 60 percent of its population. Yet, Muang Thai population are 100 percent guaranteed. In Sri Lanka, the government facilitates its population with 100 percent free health care, free education, school uniforms and even medical school is also free.

Now Then, why it cannot be the case in Indonesia? It’s merely about the Political Will of the government itself. It is not true if we relate it to the small Indonesia’s per capita income. The APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, State Budget on Revenue and Expenditure) is supposedly used to guarantee all Indonesian people since such budget is obtained from the taxes of the people. So it would not be fair if the state budget’s fund is paid only for a handful of people’s retirement.

In the context of the State’s role in this social security issue, it is ideally if: first, all population of the Republic of Indonesia (RI) obtain the necessary health care when ill, whenever and wherever in the country. Second, all elderly residents receive monthly pension until they are deceased. Thirdly, all children whose parents died before the retirement age should receive a pension until they are economically independent.

Nevertheless, these ideal conditions are of course depended on the political will and capability of the country. Certainly, it would not be easy due to factors such as fiscal capacity, who will become the manager, the complexity and the interests of government institutions and the bureaucracy culture of this country make us to be more increasingly pessimistic about whether the Social Security will soon be realized with such system in our country. Obviously the people cannot wait that long, and thus the role of third sector initiated by Non-Government Organization (NGO) particularly where the Civil Society could be encouraged to realize the dream of the people even though only in a micro scale.

This is what Dompet Dhuafa has executed in which it develops a model of community empowerment in health sector by setting up several institutions in such area.

I. Dompet Dhuafa and Healthcare issues

Health is a vital necessity for the people, even for the poor, health becomes a very expensive matter. The words “Ill” and “Hospital Admission” has become something that is terrifying for some of our brothers and sisters. Apart from not having the money, it is difficult for them to get access to health care that absolutely free of charge from the hospital.

Therefore in 2001, Dompet Dhuafa established a Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC, Free Health Care) in Ciputat in order to provide a proper and optimal health care access for the dhuafa society (the poor). Currently there are more than 504,438 of poor people that have been well served by LKC through its direct program or other health programs held outside the LKC. The number of members of LKC during the period of 2001 to 2011 is 16,009 families.

In implementing its vision and mission, the Free Health Care (LKC) runs a variety of excellent programs that are strategic, effective, efficient, and measurable. Supported by an accountable and professional institutional management and that its activities are focused on nonprofit social services, LKC continues to grow with the great trust received from the donors.

LKC divides its program into two approaches. The first approach is the Direct Program. It is direct since the affect of the actions taken by LKC will be felt immediately by the beneficiaries. The second approach is called Indirect Program in which LKC seeks to improve the quality of service to the beneficiaries through soft skills improvement. From here it is expected that the quality and professionalism of the program managers (the human resources) will develop. In addition, the indirect program also includes the development and improvement of the physical health facilities.

By and large, the following is the description of LKC’s activities program:

In order to maintain the donors’ trusts, LKC is using membership system, where potential patients shall register and be verified by the Surveyor. If they comply with any of the criteria of the poor, members are entitled to free health care for 1 year. And the membership can be extended a year later with a re-survey process.

Currently LKC is implementing 6 (six) Health Services, namely: promotional, preventive, curative through Medical Treatment in LKC and Rumah Sehat Terpadu (RST, Integrated Health House), rehabilitative, advocacy and partnership of which for example has been done in Banten for Malnutrition case and campaign on the importance of ASI (Air Susu Ibu, Breastfeeding) and the Empowerment of Community Health.

Details of LKC’s programs are as follows:

1. 24-hour Clinic / LKC Branch / Gerai Sehat (Health Counter)

  • Outpatient
  • Inpatient
  • Normal Labor
  • Medical Support: Laboratory, Radiology and Physiotherapy
  • Referral of patients to hospitals with full facilities

Tabel 2

Data Pelayanan LKC

2. Aksi Layan Sehat (Health Care Service): Mobile Health Service outreaches patients in poor, slums areas due to health facilities that are hard to reach.

3. Mass circumcision: provided ​​for children of school age, especially in school holidays. The coverage area includes: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi.

4. The Pos Sehat (Health Counter): is a mosque-based Health Service through community empowerment as its cadre with twice a week practice of 2-3 hours duration and aimed to help the poor in the surrounding community to have a free of charge basic health service. LKC (Layanan Kesehatan Cuma-cuma, Free Health Care) has 28 Health Counter Partners that spread across four provinces (DKI Jakarta, West Java, Banten and Yogyakarta), in which each Health Counter has 250 Families = 1,250 Inhabitants.

Table 3

Location of LKC’s Programs

5. Disaster Preparedness: Health Services in calamity areas such as the tsunami in Aceh, the earthquake in Yogyakarta, tsunami in Mentawai, earthquake in Padang, the Merapi eruption in Yogyakarta, Wasior Papua, the Sinabung eruption in North Sumatra and so forth.

6. TB (Tuberculosis) Center: TB patients servicing with DOTS strategy

The number of visits from August 2010 – May 2011 is amounting to 1,702 patients with an 80% cure-rate.

7. Positive Deviance: An innovative program that aims to rehabilitate children of malnutrition by using local strengths and resources.

Regional Implementation:

a. 2 (two) villages in the Sub-district of Rumpin : Bogor District

  • Beneficiaries: 20 children under the age of five have been rehabilitated where 19 of them have been successfully gained weight on average of 300-400 grams in 20 days.

b. The implementation is planned to be conducted on 24 July in Padasuka Village, Warung Gunung Sub-district of Lebak District where malnutrition cases are quite high with target participants of 24 children under the age of five.

8. Diabetes Melitus (DM) Center

DM holistic service is ranging from routine blood sugar tests, medical treatment, medical nutrition therapy, sports (aerobics & leg gymnastics), and patient education. Open every Tuesday and Thursday, DM Aerobics: twice a month, Leg Gymnastics & Counselling: once a week

9. Lactation Corner

The integrated services includes lactation counselling activity starting from pre-delivery up to the age of 2 years, lactation management training, nursing a light-weight infant with kangaroo method and forming the breastfeeding supporting community in the society.

10. UKGS (Usaha Kesehatan Gigi Sekolah, School Dental Health Business)

Dental health education and training in primary schools of SD/MI (for the time being only covers the area of South Tangerang and Bogor)

11.  Promotional and preventive :

Counselling:

  • TB (Tuberculosis)
  • Hypertension
  • Diabetes Mellitus
  • Breastfeeding
  • Dengue Fever
  • Hygienic and Healthy Lifestyle

In its journey, in 2007, Dompet Dhuafa was in cooperation with Masjid Agung Sunda Kelapa establishing the Sunda Kelapa Health House and there are 200,000 members of the poor that have been registered to receive free of charge service.

And to further improve the quality of health service to the poor, this year Dompet Dhuafa is building a Rumah Sehat Terpadu (RST, Integrated Health House) in Zona Madina. RST is located on waqf land area of ​​7,803 m2 in the village of Jampang, Sub-district of Kemang, Bogor, West Java.

Integrated Health House means a house that provides health services to communities in need with emphasis on healthy atmosphere, Islamic ambience and optimizing the healing prayer for the patients.

RST is a house of healing model that provides a free of charge health service to the poor. The services are provided to patients with family-warmth approach, a prompt service at professional pace with a touch of heart. From this the model of health care that entirely financed by zakat fund, infaq/shodaqoh (donations) and waqf was born.

The main objective of RST construction is to increase and widen the health service to the poor, integrating all health care into one management of Integrated Health House, reducing the cost of patient referral to Government Hospitals and to build a paradigm of non-profit professional health care.

The construction of RST needs around IDR 25 billion which is expected to be obtained by optimizing the potential of waqf of the society from both individuals and institutions. It is the time for Dompet Dhuafa to prove to the world once again that it is not only the Zakat that could become the instrument of poverty reduction. It is time that we look at the Waqf and make a social movement transformation towards professional management of waqf.


[1] Statistic Indonesia, 2011, BPS Publication on www.statistik.go.id

[2] Making The New Indonesia, Work For The Poor, World Bank Jakarta, Nov 2006

Layanan Kesehatan dan Kemiskinan Peran Wakaf dan Zakat dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan Pengalaman Dompet Dhuafa

I. Kemiskinan di Indonesia

Masalah politik-ekonomi yang paling mendesak yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pengurangan kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia diukur berdasarkan pendapatan, yang mempengaruhi 12,49% dari total populasi Indonesia (2011) [1]. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen), turun 1,00 juta orang (0,84 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Read more

Pages:12Next »