Manajemen Zakat

Ahmad Juwaini; Empat Pasal Mencemaskan di UU Zakat 2011

JAKARTA – Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa, Ahmad Juwaini, menilai ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang disahkan DPR bulan lalu mencemaskan banyak pihak dan harus diperbaiki.

“Ada empat pasal yang bagi kami mencemaskan, yakni Pasal 15 soal pembentukan BAZ dan LAZ di Kabupaten Kota, Pasal 18 tentang izin pendirian LAZ, pasal 38 dan pasal 41 yang mengatur tentang sangsi bagi LAZ atau BAZ yang tidak mempunyai izin,” terangnya dalam Seminar Undang- Undang Pengelolaan Zakat 2011; Masa Depan Zakat Indonesia Pasca UU Zakat Baru: Peluang dan Tantangan, Kamis (24/11) di gedung JMC, Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Selain itu, Ahmad Juwaini mengatakan, ada empat kelompok di masyarakat yang menyikapi UU Zakat yang baru ini.

“Kelompok pertama yang setuju sepenuhnya, kelompok kedua yang  setuju tapi sebagian pasal saja, kelompok ketiga yang menolak sebagian dan kelompok ke empat yang menolak sepenuhnya,” pungkas pria yang juga Ketua Umum Forum Zakat ini.

Selain Ahmad Juwaini, dalam seminar tersebut juga hadir, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Gondo Radityo Gambiro, Direktur Pemberdayaan Zakat Kemenag RI, Rohadi Abdul Fatah dan Ketua Baznas, Didin Hafidhuddin. [nes]

Delapan BMT Resmi Jadi Mitra Dompet Dhuafa

JAKARTA- Sebanyak delapan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) resmi menjadi Mitra Pengelola Zakat (MPZ) Dompet Dhuafa. Kemitraan ini difasilitasi oleh Kemeterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Sinergi antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa, Kemenkop UKM dan BMT ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia, sekaligus memperluas pemanfaatan zakat guna mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah masyarakat miskin.

“Dengan adanya simbolisasi Surat Keputusan dari Kementrian Koperasi dan UKM ini, KJKS dan BMT yang menjadi mitra Dompet Dhuafa sudah mempunyai payung hukum. Dengan adanya kerjasama ini, BMT jadi mempunyai payung legalitas,” ucap Direktur Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa, Prima Hadi Putra usai acara di Auditorium Kementrian Koperasi dan UKM, Jl Rasuna Said, Jakarta Pusat, Jumat (11/11).

Sementara itu, Deputi Menteri Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi dan UKM, Pariaman Sinaga mengatakan, tujuan diberlakukannya peraturan ini agar koperasi berbasis syariah menjadi maju di Indonesia.

“Koperasi Syariah merupakan aset nasional, koperasi ini telah tumbuh berkembang di tanah air. Langkah yang dibuat Kementrian Koperasi dan UKM ini bagian dari dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah menuju pembangunan nasional,” imbuh Pariaman dalam sambutannya.

Dalam acara ini, delapan Mitra Pengelola Zakat (MPZ) Dompet Dhuafa di beberapa daerah menerima Surat Keputusan Penetapan dan Sertifikat Operasional dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Delapan MPZ itu antara lain, BQ Bina Insan Mandiri, Banda Aceh, BQ Arafah, Matangkuli, Aceh Utara, BMT Beringharjo, BMT Budi Mulia, BMT Agawe Makmur , Yogyakarta, BMT Binamas Purworejo dan BMT Alfa Dinar, Solo.

Selain itu, pada kesempatan yang sama, Dompet Dhuafa juga memberikan zakat pendayagunaan produktif kepada tiga koperasi. Ketiga koperasi itu ialah, Koperasi Iktiar Swadaya Mitra (ISM) Subur Jaya, Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat, Koperasi Tani Sehat, Larangan, Brebes, Jawa Tengah dan Koperasi Bina Peternak MAndiir, Tuban, Jawa Timur, dengan total dana Rp981.250.800. [nes]

Manajemen Penyaluran Zakat

memberi zakatAllah telah menegaskan bahwa penyaluran zakat hanyalah untuk orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60, yaitu sebanyak delapan golongan. Firman Allah :

”Sesungguhnya shadaqah ( zakat-zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengeuru-penguru zakat, para muallaf yang dibujuik hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.“

Para ulama telah sepakat atas delapan golongan penerima zakat yang termaktub dalam ayat diatas, tetapi mereka berbeda pendapat tentang tafsir makna setiap golongan. Diantara mereka ada yang mempersempit makna, sebagian lainnya memperluas.

Terlepas dari itu semua, ada hikmah yang tersebunyi dibalik ashnaf atau golongan yang telah ditentukan Allah sebagai mustahik zakat. Mengapa Allah yang secara langsung mengatur golongan yang berhak menerima zakat? padahal Allah telah menyebutkan zakat dalam Al-Qur’an secara ringkas, sebagaimana halnya shalat, bahkan lebih ringkas dari shalat? dalam Al-Qur’an Allah tidak menyebutkan berapa besar zakat, apa syarat-syaratnya, tapi sunnahlah yang menjabarkan pelaksanaan, memperinci, dan menjelaskan dengan keterangan-keterangan, baik berupa perkataan atau perbuatan.

Tapi mengapa Allah dalam Al-Qur’an secara langsung menyebutkan dan memperinci orang-orang yang berhak menerima zakat? mengapa Allah tidak menyebutkannya secara umum saja, misalnya untuk orang-orang yang membutuhkan tanpa memperincinya satu persatu, sebagimana halnya kewajiban menunaikan zakat yang disebutkan secara umum dalam Al-Qur’an tanpa memperincinya?

Pada masa Rosulullah, orang-orang yang serakah dengan harta dunia, mereka tidak dapat menahan hawa nafsu ketika mereka melihat dana sedekah dan zakat. Mereka mengharapkan percikan harta tersebut dari Rosulullah. Tetapi ternyata mereka tidak diperhatikan oleh Rosulullah. Mereka mulai menggunjing dan menyerang kedudukan beliau sebagai seorang Nabi. Kemudian turunlah ayat Al-Qur’an yang menyingkap sifat-sifat mereka yang munafik dan serakah itu dengan menunjukan kepalsuan mereka yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Dan sekaligus ayat itu menerangkan kemana sasaran zakat itu harus dikeluarkan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 58-60:

“Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah-sedekah. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya (maka) dengan serta merta mereka menjadi marah. Jika mereka sungguh sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rosulnya kepada mereka, dan berkata: “cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberi kepada kami sebagian dari karuniaNya, dan dengan demikian (pula) RosulNya, sesungguhnya adalah orang-orang yang berharap kepada Allah,” (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya shadaqah ( zakat-zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengeuru-penguru zakat, para muallaf yang dibujuik hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”

Maka dengan turunnya ayat tersebut harapan merekapun menjadi buyar, sasaran zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui haknya. Dengan dijelaskannya lebih rinci oleh Allah dalam Al Qur’an tentang penyaluran zakat, maka para penguasa atau petugas zakat, atau juga lembaga-lembaga pengelola zakat tidak dapat membagikan zakat sesuai dengan sekehendak hati mereka. Karena jika demikian, hal itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akan mereka gunakan untuk kepentingan pribadi mereka atau juga kepentingan golongan mereka dan bukan untuk kepentingan Islam dan umat Islam.

Kalau kita perhatikan, sebelum Islam datang, sejarah keuangan sudah mengenal banyak sekali berbagai macam perpajakan. Pemungutan pajak sudah dilakukan oleh berbagai bangsa sejak dari zaman dahulu. Hasil pemungutan pajak kemudian disimpan diperbendaharaan kerajaan atau pemerintahan, untuk kemudian dibagikan kepada pejabat dan aparatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dan keluarganya, bahkan untuk kemewahan dan kebesaran mereka sendiri, tanpa pedulikan segala apa yang menjadi kebutuhan rakyat pekerja dan golongan fakir miskin yang lemah (Fiqhuzzakah, Syekh Yusuf Qardhawi).

Itulah penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan masyarakat sebelum datangnya Islam terhadap harta pajak. Itu semua terjadi karena tidak adanya hukum yang secara tegas sebagaimana halnya Al-Qur’an, yang memperinci dan mempertegas tentang penyaluran harta tersebut.



Sumber artikel: bmhsby.or.id dan redaksi

Sumber gambar: nuruliman14-6.blogspot.com

Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud “Pengelolaan Zakat” adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sebelum mendiskusikan tentang pengelolaan zakat maka yang perlu pertama kali di dibicarakan adalah menentukan VISI dan MISI dari lembaga zakat yang akan dibentuk.

Bagaimana Visi lembaga zakat yang akan dibentuk serta misi apa yang hendak dijalankan guna menggapai visi yang telah ditetapkan, akan sangat mewarnai gerak dan arah yang hendak dituju dari pembentukan lembaga zakat tersebut. Visi dan misi ini harus disosialisasikan kepada segenap pengurus agar menjadi pedoman dan arah dari setiap kebijakan atau keputusan yang diambil. Sehingga lembaga zakat yang dibentuk memiliki arah dan sasaran yang jelas.

Selanjutnya adalah melakukan “pengelolaan zakat” sebagaimana dijelaskan dalam maksud definisi pengelolaan zakat diatas. Diawali dengan kegiatan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan program beserta budgetingnya serta pengumpulan (collecting) data muzakki dan mustahiq, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan system pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (software) yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (proactive) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat.

Empat hal diatas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh lembaga pengelola zakat. Tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah

(1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada dimasyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang terutama dari umat Islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah tersendiri bagaimana secara umum umat Islam meningkat kesadaran beragamanya.

(2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat adalah merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajad kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta.

Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada mustadz’afiin (fakir miskin) di daerah dimana zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para aghniya kepada dhuafa dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi).

Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajad kejahatan ditengah masyarakat. Lembaga zakat harus memahami peranan ini, sebagaimana Qur’an sendiri menfirmankan, “…Kaila yakuna dhulatan Bainal Aghniya’a Minkum…” agar harta itu tidak saja beredar diantara orang-orang kaya saja disekitarmu.

(3) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang muzakki dan mustahiq. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki. Muzakki adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap mustahiqpun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahiq tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status mustahiq berubah menjadi muzakki.



Sumber artikel: imz.or.id dan redaksi

Sumber gambar: teknologi.kompasiana.com

Mengukur Kualitas Manajemen Zakat di Indonesia

Mengukur Kualitas Manajemen Zakat di IndonesiaPotensi zakat di Indonesia sesungguhnya sangat besar. Bahkan sebuah penelitian memperkirakan potensi zakat di Indonesia sebesar Rp.7,5 triliun. Namun, kenyataannya, dana zakat ditambah dengan infak, sedekah, serta wakaf yang dihimpun berkisar Rp. 200 milyar pertahun. Itu artinya penghimpunan zakat baru mencapai 2.67 persen dari potensi yang ada. Tampaknya memang ada banyak hal yang harus dibenahi dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Ada beberapa hal yang memang masih menjadi persoalan dalam penghimpunan zakat. Diantaranya adalah pengelolaan zakat masih berciri tradisional. Biasanya amil zakat bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan yang permanen. Amil zakat hanya ditunjuk ketika ada aktivitas pemungutan zakat fitrah. Sedangkan untuk pungutan zakat harta biasanya dilakukan oleh pengurus masjid. Dengan sistem pengelolaan yang masih terbatas dan tradisional itu, sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah zakat yang telah dihimpun.

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.

Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sitem yang dibangun. Kedua, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya, yaitu pertama, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, pengumpul zakat seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis.

Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus.

Ketiga, aspek sistem pengelolaan. Pengumpul zakat harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah lembaga tersebut harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen yang terbuka, mempunyai activity plan, mempunyai lending commite, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, dan perbaikan secara berkala.

Setelah prinsip-prinsip operasional  kita pahami, kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat berjalan optimal. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai stakeholder. Pertama, para pembayar zakat (muzakki). Jika lembaga tersebut  ingin eksis, maka ia harus mampu membangun kepercayaan para muzakki. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mecapainya, antara lain: memberikan progress report berkala, mengundang muzakki ke tempat mustahiq, selalu menjalin komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain. Kedua, para amil. Amil adalah faktor kunci keberhasilan pengumpul zakat. Untuk itu, lembaga tersebut harus mampu merekrut para amil yang amanah dan profesional. Setelah itu, pengumpul zakat juga harus mampu mendesain sistem operasional yang memberikan kesempatan kepada para amil untuk berkembang dan berkarya. Sehingga menjadi amil betul-betul merupakan sebuah pilihan dan pengabdian kepada Allah SWT. Para amil dalam bekerja harus meletakkan prinsip-prinsip seperti: ikhlas, sabah, amanah, jujur dan inovatif. Disamping itu, sistem operasional lembaga juga mesti mengakomodasikan kebutuhan para amil. Sehingga para amil dapat memberikan karyanya secara maksimal di dalam membangun lembaga tersebut.

Ketiga, pengambil kebijakan. Kebijakan dalam konteks kenegaraan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan pengumpul zakat. Dengan adanya peraturan seperti UU, maka lembaga tersebut akan dapat bergerak secara legal. Sehingga pengumpul zakat mempunyai landasan yang cukup kuat dalam mengelola zakat. Lain halnya ketiga belum ada konstitusi yang mengatur, sehingga gerak dan langkah pengumpul zakat menjadi begitu terbatas.

Keempat, media massa. Media merupakan penyambung lidah. Dengan begitu banyaknya oplah media diharapkan jangkauan sosialisasi kepada masyarakat akan semakin luas. Oleh karenanya pengumpul zakat mesti mampu menjalin kerjasama yang berkenjutan dengan media massa. Sehingga tidak adalagi jarak antara pengumpul zakat dengan masyarakat.



Sumber artikel: irsindonesia.multiply.com

Sumber gambar: poskota.co.id