hit counter code


Kongres Kemandirian 2014: Selain Pemimpin, Petisi juga untuk Seluruh Masyarakat

Kesehatan, | Mon 07/2014 16:12:29
Dompet Dhuafa Post Image
Share

“Sejatinya petisi kemandirian yang dihasilkan bukan hanya untuk para pemimpin, tetapi juga untuk diri kita semua,” ungkap Ketua Dewan Pembina Dompet Dhufa Parni Hadi saat membuka Kongres Kemandirian 2014, Selasa (20/5) di Gedung Patra Jasa, Kuningan, Jakarta. Soal Kemandirian, Parni menilai, masyarakat tidak boleh hanya bergantung kepada para pemimpin. Lantaran kemandirian hakikatnya harus berawal dari diri sendiri. Parni pun menegaskan petisi harus bisa menjelma menjadi sebuah aksi-aksi nyata di lapangan.

Selain Parni Hadi, empat tokoh mewakili setiap bidang memaparkan secara utuh problem kemandirian bangsa dan potensi kemandirian yang seharusnya dapat dikelola. Mereka adalah Erna Witoelar, Marwah Daud Ibrahim, Bustanul Arifin, dan Faisal Basri.

Setelah dirumuskan di empat komisi, seratus tokoh peserta Kongres Kemandirian 2014 mendeklarasikan pentingnya kemandirian bangsa untuk diwujudkan bersama-sama dengan negara, dunia usaha dan unsur -unsur masyarakat lainnya. Berikut petikan isi petisi Kongres Kemandirian 2014:

Bidang Ekonomi
1. Pemerintah tetap memberikan subsidi kepada masyarakat khususnya petani dan pelaku usaha mikro kecil terutama seperti pupuk, BBM, transportasi, listrik dan produk strategis lainnya.
2. Pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur dan perlindungan keamanan dalam proses pendistribusian produk lokal terutama pelaku UMK.
3. Pemerintah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pelaku UMK dan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga koperasi.
4. Pemerintah menguasai sektor-sektor publik yang strategis untuk kepentingan rakyat banyak seperti air, sumber daya lahan, sumber energi.
5. Pemerintah menggalakkan dan mengkampanyekan pemakaian produksi nasional minimal di instansi publik dan membangkitkan serta mendorong rakyat untuk “ Cinta Produk-Produk Indonesia” sehingga produk nasional menjadi produk kebanggaan di negeri sendiri dan dapat bersaing dengan produk impor.
6. Pemerintah memberikan kemudahan akses dan persyaratan untuk memperoleh pembiayaan melalui perbankan dan mendukung keberadaan Lembaga Keuangan Mikro bagi pelaku UMK.
7. Pemerintah membebaskan pajak bagi pelaku UMK dan memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha menengah agar mampu bersaing dalam perdagangan global.
8. Pemerintah memberikan kemudahan perijinan bagi pelaku UMK.

Bidang Budaya dan Pendidikan
1. Melahirkan gerakan sosial yang berbasis pada pembangunan karakter bagi keluarga, remaja dan anak dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan advokasi publik.
2. Mendorong keteladanan dari pemimpin bangsa, guru, pendidik, orang tua dan seluruh komponen masyarakat sebagai penguat pendidikan karakter anak dan remaja.
3. Mendorong pemerintah untuk secara serius melakukan penegakan hukum untuk menekan prilaku-prilaku yang merusak masyarakat.
4. Mendorong revitalisasi dan pengadaan kantong-kantong budaya untuk melindungi warisan budaya.
5. Revitalisasi pembinaan guru untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan daerah.

Bidang Pangan, Energi dan Lingkungan
1. Menegakkan kedaulatan pangan dengan cara memberikan perlindungan penuh terhadap usaha produksi pertanian pangan (termasuk perikanan dan peternakan) skala kecil dengan memberikan jaminan ketersediaan lahan melalui legalisasi dan redistribusi aset-aset masyakat kecil, hak ulayat dan rakyat yang selama ini terampas; sarana produksi yang murah serta tata niaga produk pertanian yang mengedepankan penggunaan bahan-bahan pangan produksi dalam negeri.
2. Menegakkan kedaulatan maritim dengan cara memberikan perlindungan penuh terhadap usaha produksi perikanan skala kecil yang dikelola nelayan-nelayan tradisional, memastikan wilayah tangkap nelayan tradisional, menjamin ketersediaan sarana produksi utama dan sarana penunjang (khususnya bahan bakar), serta memulihkan ekosistem maritim dari kehancuran dan perusakan baik yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan kelautan, pencemaran laut, dan penegakkan hukum atas pemakaian alat tangkap yang merusak ekosistem laut.
3. Menegakkan kedaulatan energi dengan cara menata ulang tata-kuasa dan tata kelola sektor energi dan mineral dengan mengedepankan pemenuhan kebutuhan nasional dan mendorong terwujudnya kemampuan desa untuk pengadaan energi secara swadaya dengan potensi yang dimiliki.
4. Memulihkan, memelihara, dan mengembangkan daya dukung lingkungan hidup dari kerusakan dan segala aktivitas yang merusak atau mengganggu keseimbangan alam dan lingkungan.
5. Meminta kepada pemerintah untuk menyediakan informasi lingkungan melalui jaringan informasi yang berkualitas dan mudah terjangkau oleh masyarakat.
6. Membangun mekanisme insentif dan disinsentif serta penegakan hukum yang tegas dan konsekuen terhadap segala bentuk praktik-praktik baik maupun buruk yang dilakukan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk menjaga kedaulatan pangan serta kelangsungan lingkungan hidup.

Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan
1. Mendorong perbaikan system rekruitmen pejabat public yang berkeadilan, bebas KKN, bertanggung jawab, dan berkualitas.
2. Pendidikan politik kepada semua elemen bangsa
3. Mendorong terlaksananya Pendidikan karakter
4. Bersasma dengan masy sippil lainnya mendorong pollusi paper Dokumen untuk mendukung (Dd harus menjadi inisiator, buat polusi paper, pendidikan politik)
5. Mendorong terlaksasnya pendidikan karakter