JAKARTA — Indonesia mengalami rentetan bencana di penghujung tahun 2025. Peristiwa ini menambah energi pesimis masyarakat Indonesia yang telah menumpuk sejak awal tahun akibat ketidakpastian ekonomi dan politik yang terus terjadi sepanjang tahun. Meski begitu, nyatanya masyarakat Indonesia masih memiliki jiwa optimis. Hal ini terbukti dari survei yang dilakukan oleh Good News From Indonesia (GNFI) pada tahun 2025.
“Kita ada survei optimisme. Kalau kita survei orang Indonesia selalu ada rasa optimis. Kita tanya optimis ekonomi membaik di tahun depan? Optimis. Optimis Timnas lawan Jepang? Optimis. Optimis nggak emas SEA Games? Optimis. walau hasilnya sebaliknya,” jelas CEO GNFI, Wahyu Aji dalam Good Talk Off Air bertajuk “Merespons Bencana dengan Tepat dan Empatik” di Sasana Budaya Rumah Kita Dompet Dhuafa, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Aji menilai, rasa optimis ini muncul bukan karena masyarakat Indonesia ingin menyenangkan orang-orang. Lebih dari itu, optimisme ini muncul sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang muncul di hadapan.
“Optimis itu bukan rasa optimis, tapi lahir dari orang-orang yang mau mengatasi masalah. Berpikir keras bagaimana mengatasi pengangguran,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, GM Marketing Communication Dompet Dhuafa, Suci Nuzleni Qadarsih, mengatakan bahwa komunikasi ketika dalam kondisi bencana bukan hanya harus tepat dan bertanggung jawab, namun juga penuh empati.
“Informasi bukan hanya harus tepat dan bertanggung jawab, tetapi penuh empati,” ucapnya.
Baca juga: Dompet Dhuafa Berangkatkan 11 Truk Bantuan Kemanusiaan Total 75 Ton untuk Penyintas Bencana Sumatra
Aspek komunikasi ketika bencana
Pakar Komunikasi Bencana dan Dosen LSPR, Muhammad Hidayat, mengutarakan bahwa dalam ilmu komunikasi, ada tiga tahapan komunikasi saat terjadi bencana. Yakni sebelum bencana, ketika bencana, dan pascabencana.
Namun menurut Hidayat, selama ini komunikasi bencana yang dilakukan oleh stakeholder hanya ramai saat bencana terjadi. Padahal, saat bencana akan terjadi kepanikan sehingga informasi tidak akan sampai dengan baik.
“Jangan sampai pas darurat baru stand by. Karena ketika darurat itu serba bingung serba panik,” tegasnya.
Untuk itu, Hidayat menjelaskan bahwa kehadiran juru bicara menjadi sangat penting dan krusial saat krisis terjadi, apalagi dalam peristiwa bencana. Sehingga, setiap informasi yang keluar tidak berbeda antara satu instansi dengan instansi lain yang terkait.
Ia juga berharap agar pemerintah lebih jujur saat menghadapi krisis, sehingga masyarakat tidak berharap pada harapan palsu. Hidayat juga meminta tidak adanya jarak informasi di lapangan ke pemerintah pusat.
“Jangan sampai ketidakpastian tinggi, kita malah kasih harapan. Kalau ada masalah di lapangan, kita jujur aja. Kita sama-sama tahu di lapangan seperti apa,” jelasnya.
Pemerintah Melawan Realita
Hal menarik juga disampaikan oleh Ketua Disaster Crisis Center Dompet Dhuafa, Udhi Tri Kurniawan, yang menilai bahwa selama ini pemerintah tidak hanya sedang beroposisi dengan lawan politik, lebih dari itu pemerintah sedang beroposisi dengan realitas.
Udhi menyoroti pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah yang tidak sesuai dengan lapangan, seperti listrik yang dikatakan akan segera menyala namun ternyata belum, bencana yang dianggap hanya menyeramkan di medsos namun kenyataannya tidak, hingga klaim penanganan bencana yang dipuji oleh dunia.
“Pemerintah itu beroposisi dengan realitas,” ucapnya.
Karena itu, dirinya pun tak heran bila publik marah. Apalagi melihat lambatnya respons pemerintah menghadapi kondisi pascabencana di tiga daerah, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Pesan-pesan dan simbol dari grassroot yang muncul, pesimisme, kemarahan juga, di Aceh masyarakat memunculkan bendera putih. Di beberapa tenda memunculkan bendera negara lain,” paparnya.
“Ini ekspresi kemarahan. Bendera putih muncul ini upaya advokasi mereka. Berharap pemerintah punya tindakan apa yang perlu dilakukan segera,” tegasnya.
Baca juga: Ketika Bencana Melanda Sumatera, Adakah Kita di Tengah-Tengah Saudara yang Membutuhkan?
Dari sisi media massa, Jurnalis Senior Kompas, Ahmad Arif, mengatakan bahwa saat bencana datang ada tantangan, yaitu munculnya berita-berita hoaks. Tetapi hal yang paling miris, jelas Arif, adalah berita hoaks ini tidak hanya muncul dari masyarakat, tetapi justru pemerintah.
“Menjadi masalah hoaks ini tidak disebarkan oleh publik saja, tapi pemerintah. Ini jadi tantangan. Hoaks itu yang dipakai kalau dikeluarkan oleh masyarakat. Tapi, bagaimana kalau hoaks itu dari pemerintah?” jelasnya.
Karena itu, dirinya mendorong agar media massa tetap mengawal penanganan bencana. Arif menilai banyak media massa yang tidak lagi menyoroti bencana di suatu daerah usai kondisi darurat selesai.
Karena itu, dirinya menekankan bahwa peran media massa tidak hanya menarik traffic dari cerita bencana yang terjadi pada masyarakat. Tetapi juga sebagai pengawas atau watchdog yang perlu mengingatkan pentingnya mitigasi bencana hingga penanganan pasca bencana.
“Media cenderung gagal mengawal pascabencana. Bencana itu proses yang panjang. Kita ramai di awal-awal tapi lupa setelahnya,” sindirnya. (Dompet Dhuafa)
Teks dan foto: Bani K
Penyunting: Ronna